Ambisi Politisi DPR Mencabut Kuku KPK

52 views


Reaktor.co.id – Tak henti-hentinya politisi DPR berusaha merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun hal itu sudah berkali-kali ditentang keras oleh publik.

Isi revisi yang dimaksud politisi DPR masih berkutat seputar kewenangan penghentian kasus dan pembentukan dewan pengawas.

Bak operasi gelap, tiba-tiba saja DPR mengagendakan rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019) untuk membahas usulan Badan Legislasi (Baleg) atas revisi UU KPK. Revisi UU KPK kali ini diajukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR ke rapat paripurna agar disetujui menjadi RUU usulan DPR.

Nafsu para politisi untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat kecaman luas. Poin-poin revisi UU KPK tersebut dipaparkan dalam surat dari Baleg DPR ke Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Fadli Zon.

Pokok-pokor revisi adalah sebagai berikut :

– Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen. Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk kepada peraturan perundag-undangan di bidang aparatur sipil negara

– KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun, pelaksanaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

Para politisi DPR senantiasa berdalih konyol bahwa revisi tersebut bukan usaha untuk melemahkan peran KPK tetapi justru memperkuat. Dilain pihak publik melihat bahwa revisi tersebut merupakan cara sistemik untuk melemahkan dan mencabut kuku KPK sehingga tidak kuat lagi mencengkeram para koruptor.

Salah satu pasal revisi yang bertujuan untuk mencabut kuku KPK adalah menghilangkan kewenangan KPK terkait penyadapan serta menghilangkan kewenangannya memutuskan kasus korupsi. Sifat keranjingan atau usaha terus menerus untuk merevisi UU KPK merupakan kondisi kontraproduktif bangsa Indonesia yang tiada taranya dalam hal pemberantasan korupsi.

Padahal volume dan bobot kasus korupsi di negeri ini semakin besar. Begitupun jaringan dan modusnyapun semakin canggih. Sehingga mengharuskan lembaga KPK mencari metode kerja yang lebih efektif dengan perangkat teknologi anti korupsi yang canggih.

Eksistensi teknologi anti korupsi tersebut sangat penting karena para koruptor kebanyakan berlatar belakang intelektual yang mampu mengelabuhi, merekayasa alibi, bahkan melenyapkan dan mengacaukan barang bukti.
Implementasi penyadapan telpon atau law full intersection oleh KPK mestinya lebih diperkuat. Bukan malah dilemahkan lewat revisi.

Teknologi penyadapan ( foto istimewa )

Kewenangan KPK untuk menyadap sarana komunikasi termasuk telepon genggam (HP) serta merekam pembicaraan mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Untuk itulah tidak ada lagi hambatan bagi intel KPK untuk menyadap HP maupun telpon rumah para pejabat negara yang diduga korupsi. Alhasil, para koruptor yang memiliki akal bulus itu mulai meninggalkan HP dan telpon rumah dalam setiap aksinya. Mereka mulai melakukan transaksi langsung.

Untuk menghadapi aksi itu, intel KPK menyiapkan metode pengintaian, jebakan, bahkan penginderaan jarak jauh. Pada saat ini KPK telah memiliki peralatan sadap telepon yang cukup memadai namun juga ada upaya kontra intelijen dari lembaga lain. Juga ada keengganan pihak vendor dan operator selular untuk membantu KPK. Padahal sistem penyadapanKPK itu setiap saat dilakukan audit teknologi informasi oleh Kominfo.

Selain itu para koruptor dan mafia hukum kini telah memasangi HP-nya dengan alat pelindung dari penyadapan. Namun, semua itu masih bisa ditembus oleh perangkat KPK. Alat pelindung atau anti penyadapan memang mudah didapat di pasaran. Seperti halnya radio frequency detector yang dapat melindungi seseorang dari tindak penyadapan dan rekaman kamera tersembunyi. Benda seukuran gantungan kunci itu mudah dan praktis dioperasikan, serta memiliki lampu indikator dan bunyi beep yang akan menyala bila ada frekuensi yang digunakan oleh kamera penyadap, penyadap suara dan penyadap telepon yang sedang beraksi.

Penggunaan rekaman telepon seluler maupun SMS sebagai alat bukti diperbolehkan dalam hukum pidana khusus sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa selain alat bukti yang diatur oleh KUHAP terdapat alat bukti lain yaitu informasi dalam bentuk khusus. Rekaman dan SMS adalah salah satu informasi dalam bentuk khusus yang diperbolehkan dan telah diterapkan dalam beberapa kasus korupsi.

Lebih lanjut dalam 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah sesuai jika telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan tidak terbatas pada informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik atau optik. (Totoksis).*

Komisi Pemberantasan Korupsi penyadapan revisi UU KPK

Related Post

  1. author

    […] Jakarta — Lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 telah dipilih oleh Komisi III DPR RI. Firli Bahuri, saat ini menjabat Kapolda […]

Leave a reply