Alihkan saja Dana Kapitasi Puskesmas yang Rentan Korupsi, Tarif Iuran BPJS Tak Perlu Naik

196 views

Masyarakat, khususnya para pekerja dan keluarga sudah sedemikian “megap-megap” alias keberatan menanggung beban iuaran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran jelas meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu perlu mencoret satu opsi dari empat opsi penyelesaian defisit yang ditawarkan oleh Kemenko PMK.

Aksi unjuk rasa tekait penggunaan dana kapitasi ( foto istimewa )

Reaktor.co.id – Pada pidato Nota Keuangan RAPBN 2020 (16/8) lalu di DPR, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar dilakukan pembenahan BPJS Kesehatan secara menyeluruh. “BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan nasional dibenahi total,” tandasnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK) Puan Maharani , Sabtu (17/8) dikutip dari Kontan.co.id, menyebut dari hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan ada 4 opsi, yakni, pertama, menaikkan tariff iuran semua golongan peserta. Kedua, pembenahan dana kapitasi. Ketiga, perbaikan manajemen sesuai hasil audiot BPKP. Kempat, menambah anggaran untuk peserta bantuan iuran (PBI) sesuai yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2020.

Kalangan Serikat Pekerja menuntut agar opsi pertama dicoret, karena kondisi ekonomi rakyat khususnya kaum pekerja sedang sulit. “Pemerintah sebaiknya fokus saja kepada tiga opsi lainnya untuk benahi BPJS Kesehatan,” kata Akhmad Zazuli, pengurus FSP LEM SPSI.

Inefisiensi Dana kapitasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak pengendapan dana kapitasi di Puskesmas.

Dana tersebut disalurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Dana yang sudah dicairkan di daerah mencapai Rp 2,4 triliun.

“Tetapi ada sekitar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar hampir di masing-masing Puskesmas,” ujar Anggota VI BPK Harry Azhar Aziz baru-baru ini.  Harry bilang pemeriksaan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Dana kapitasi yang disetor daerah ke Puskesmas dibagi menjadi dua jenis. Pertama, dana untuk operasional yang habis digunakan Puskesmas. Kedua, dana untuk jasa kesehatan masih banyak belum digunakan.

Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

Inefisiensi dana kapitasi kesehatan sebaiknya tidak terulang kembali. Perlu langkah politik untuk alihkan dana tersebut agar tidak rawan penyelewengan. Apalagi sudah banyak kasus korupsi terkait dana kapitasi.

Menurut ICW aktor yang terlibat dalam kasus dana kapitasi kebanyakan pejabat teras atas di pemerintah daerah. Dari 8 kasus korupsi dana kapitasi, paling tidak 2 kepala daerah telah ikut terseret dalam pusaran kasus ini yakni, Bupati Jombang dan Bupati Subang.

Selain itu, terdapat 4 Kadinkes yakni, Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), plt Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung), dan Kadinkes Ketapang (Kalbar).

Sementara itu, selain Kepala Daerah dan pejabat eselon 2 dan 3 Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang juga ikut terseret dalam kasus korupsi.

Dana kapitasi belasan triliun rupiah setiap tahunnya yang ditransfer oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama puskesmas, tderbukti sangat rawan dikorupsi oleh birokrat daerah sektor kesehatan. Dana kapitasi yang diterima FKTP pada 2014 sebesar Rp 8 triliun, 2015 sebesar 10 triliun, 2016 sebesar Rp13 triliun, dan tentu di tahun 2017 dan 2018 akan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari pemantauan ICW, dana kapitasi juga digunakan untuk menyuap kepala daerah, akreditasi puskesmas, dan dana kampanye pilkada oleh petahana.

BPKP Minta Dievaluasi

Temukan Silpa Rp 2,5 Triliun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) minta agar dana kapitasi dievaluasi. BPKP telah melakukan audit terhadap BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan di 34 provinsi. Hasilnya, BPKP menemukan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dana kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) khususnya puskesmas tahun 2018 sebesar Rp 2,5 triliun. Dana ini mengendap di rekening pemerintah daerah (Pemda).

“Sampai sekarang (dana silpa tersebut) ada di pemerintah daerah,” kata Ketua BPKP, Ardan Adiperdana, saat melaporkan hasil audit tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, bulan lalu.

Ardan mengatakan, dari audit yang dilakukan BPKP menemukan total dana kapitasi masuk ke FKTP di 34 provinsi mencapai Rp 13,2 triliun (89 persen), dan dana non kapitasi Rp 1,6 triliun (11 persen). Dari total dana ini, hanya 80,98 persen atau Rp 10,6 triliun dipakai untuk layanan dan operasional di puskesmas, sedangkan Rp 2,5 triliun lebih atau 19,02 persen tidak terpakai dan mengendap di rekening pemda.

Selain silpa, BPKP juga menemukan penggunaan kapitasi tidak sesuai dengan kebutuhan sebesar Rp 80 miliar lebih. Terdiri dari pembayaran kapitasi tidak sesuai sebesar Rp 3,6 miliar, pembayaran kapitasi berbasis komitmen (KBK) belum optimal sebesar Rp 46,9 miliar, dan rujukan tidak sesuai kebutuhan Rp 29,4 miliar.

“Jadi, dari sisi implementasi strategic purchasing BPJS Kesehatan, kami minta perlu adanya peninjauan ulang terhadap pemanfaatan dana kapitasi di FKTP,” kata Ardan.

Menanggapi permasalahan dalam penggunaan dana kapitasi di FKTP ini, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan, sejauh ini sistem kapitasi adalah satu-satunya model pembayaran untuk FKTP dalam program JKN-KIS.

Sementara, Menkes Nila Moeloek mengatakan, pemanfaatan kapitasi masih menghadapi banyak kendala. Pertama, kata Menkes, kurangnya kemampuan tenaga kesehatan untuk melakukan perencanaan, penganggaran dan pemanfaatan dana kapitasi. Kedua, pemahaman yang kurang tentang pemanfaatan dana kapitasi terutama untuk pengadaan barang dan jasa pada tenaga di puskesmas. Ketiga, lanjut Menkes, penganggaran silpa dana kapitasi yang hanya dapat dilakukan di APBD perubahan karena harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan.  (TS).*

Related Post

Leave a reply