Aliansi Lintas Federasi SPSI Minta RDP dengan Baleg DPR, Juga Ingin Bertemu Langsung Presiden Jokowi

308 views

 

Baleg DPR terus maraton membahas RUU Cipta Kerja meskipun masa reses. Namun begitu pemerintah dan DPR belum cukup aspiratif dan belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Masih banyak pihak serikat pekerja yang belum didengar pendapat serta ditampung pemikirannya. 

 

 

Reaktor.co.id – Terkait dengan aspirasi dan pemikiran serikat pekerja yang belum ditampung oleh DPR. Aliansi Lintas Federasi SPSI meminta kepada Baleg DPR untuk segera mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihaknya.

Salah satu inisiator aliansi, Arif Minardi menyatakan bahwa masih banyak aspirasi, pemikiran dan kajian ketenagakerjaan yang penting belum tertampung oleh DPR dan pemerintah.

“Bahkan tim yang dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk mencairkan kebekuan dan menghidupkan komunikasi antara pihak pekerja, pengusaha dan pemerintah terkait RUU Cipta Kerja telah mengalami jalan buntu. Padahal masih banyak konsep dan pemikiran yang belum sempat dikemukakan. Tim sudah layu sebelum berkembang, sia-sia belaka,” kata Arif.

Nampaknya leadership dan kapasitas Menteri Tenaga Kerja sudah kewalahan mengatasi kemelut terkait RUU Cipta Kerja, akibatnya semua pihak, baik unsur serikat pekerja/buruh maupun unsur pengusaha ingin menempuh jalan langsung kepada Presiden RI untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan dan pemikirannya.

“Presiden perlu mendengar lebih banyak lagi pemikiran dan solusi masalah ketenagakerjaan dari federasi serikat pekerja. Karena federasi tentunya punya konsep yang lebih detail dan menyentuh akar persoalan. Karena dari aspek ragam profesi dan rumpun usaha atau industri, federasi sudah faham dan telah mendalami masalahnya bertahun-tahun.

Oleh sebab itu sangat tepat jika Presiden mendengar langsung paparan dari federasi serikat pekerja. Sangat disayangkan jika Presiden Jokowi selama ini hanya mendengar dari tokoh pekerja yang itu-itu saja.

Padahal Presiden pernah menerima kalangan seniman dan budayawan dalam jumlah yang banyak, dari bermacam jenis profesi seni dan industri kreatif,” ujar Arif Minardi.

 

Unjuk rasa anggota FSP LEM SPSI selama empat hari di Istana Merdeka (Foto isimewa)

 

Unjuk Rasa Makin Marak

Menurut pantauan Reaktor, para pimpinan serikat pekerja saat ini memang sedang sibuk curah pemikiran terkait RUU Ciker dan mencari solusi tentang ketenagakerjaan menghadapi pandemi Covid-19 serta krisis multidimensi.

Mestinya pemerintah segera menampung dan menghargai pemikiran para pimpinan serikat pekerja sebagai solusi kebangsaan.
Disisi lain, pengurus Serikat Pekerja tingkat provinsi, cabang hingga unit kerja (pabrik) terus berinisiatif menggelar aksi unjuk rasa secara sporadis.

Unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja dalam kurun waktu dua minggu ini marak kembali. Aksi tidak hanya berlangsung di ibukota, tetapi juga terjadi secara sporadis di Surabaya, Bandung, Banten, Sidoarjo, Mojokerto dan kota lainnya. Di Jakarta, Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI selama empat hari “menyambangi” Istana Merdeka untuk melakuakn unjuk rasa secara tertib dan menjaga protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

 

Unjuk rasa pekerja di Jawa Timur menolak RUU Cipta Kerja (Foto FSP LEM SPSI Jatim)

Sekira 1.000 pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (28/07).

Aksi bertujuan menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Massa mengemukakan pernyataan sikap, tuntutan, hearing, dan selebaran. Aksi dilakukan dengan mematuhi protokol pemerintah tentang penanganan pandemi Covid-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan memakai sarung tangan serta membawa hand sanitizer.

Aksi unjuk rasa damai kali ini merupakan lanjutan aksi-aksi sebelumnya, sebelum pandemi Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang terindikasi berusaha meloloskan RUU ini menjadi Undang-Undang memaksa semua elemen buruh/pekerja di seluruh Indonesia turun jalan menyuarakan pencabutan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

DPR dan pemerintah mestinya sadar, bahwa maraknya aksi unjuk rasa buruh secara sporadis akhir-akhir ini sebenarnya merupakan semacam “pemanasan” untuk aksi semesta selanjutnya, aksi serentak nasional seluruh elemen serikat pekerja/buruh jika terjadi pengesahan RUU Cipta Kerja tanpa membatalkan klaster ketenagakerjaan.

 

Baleg DPR RI (Foto isitimewa )

Nonstop Bahas RUU Cipta Kerja

Jika buruh tak pernah lelah dan nonstop lakukan unjuk rasa, begitupun pihak DPR juga nonstop dan maraton bahas RUU Cipta Kerja meskipun dalam massa reses. Hingga 28 Juli 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR terus maraton mengadakan Rapat Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, yang saat ini menginjak materi Bab III Pasal 18 s.d. Pasal 20.

Baleg DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi masalah (DIM) Bab III yang merupakan klaster peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Sudah ada UU sektoral soal itu yang coba diintegrasikan ke dalam RUU Ciptaker, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dipimpin Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, Selasa (28/7/2020), rapat Baleg menghadirkan tiga lembaga sekaligus. Selain DPR RI juga DPD RI dan Pemerintah.

“Tim dapur pemerintah, tim dapur DPD RI, dan tim dapur DPR RI melalukan penyisiran terhadap DIM-DIM yang jumlahnya sekitar 7000. Tetapi dalam banyak hal ternyata DIM-DIM itu tidak mengalami perubahan secara substansial,” ungkap Supratman.

Pada rapat kali ini, kata politisi Partai Gerindra itu, Baleg hanya ingin meminta persetujuan anggota rapat Panja terhadap materi-materi hasil kerja tiga dapur dari tiga lembaga negara tersebut. Untuk klaster dalam Bab III yang mengatur investasi dan kegiatan usaha setidaknya ada 3172 DIM yang bersifat tetap.

DIM tersebut, baik secara redaksional maupun substansial tidak mengalami perubahan dari UU sektoralnya yang sudah ada. DIM mulai dari pasal 19-174 tidak berubah baik substansi maupun redaksinya. Pada pasal 19 sendiri ada 92 DIM. Sementara DIM yang berubah baik secara redaksional maupun substansial sebanyak 86 DIM.

 

Surat Aliansi Lintas Federasi SPSI untuk Baleg DPR

Kepada Yth.
Ketua Baleg DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta

Perihal : Permohonan RDPU

Dengan hormat,
Do’a kami kaum buruh, semoga Bapak Ketua beserta seluruh anggota Baleg DPR RI senantiasa selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara yang mulia ini.

Bersama ini kami yang terdiri dari beberapa federasi serikat pekerja, yakni FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin), FSP RTMM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman), dan FSP TSK SPSI (Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit), dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Baleg DPR RI dalam waktu dekat ini untuk dapatnya dijadwalkan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Panja Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sehubungan dengan penolakan segenap pekerja terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kami untuk diberikan kesempatan guna menjelaskan hal-hal yang bersifat filosofis dan mendasar kepada Panja Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut hemat kami, apa yang akan kami sampaikan dan jelaskan dalam RDPU tersebut, adalah hal-hal yang sangat mendasar dalam hubungan pengusaha dan pekerja, dimana selama ini negara tidak hadir dalam hubungan industrial tersebut.

Selama ini seluruh tanggung-jawab kehidupan pekerja dibebankan kepada pengusaha, sehingga pengusaha yang merasa keberatan dengan beban tersebut mengusulkan perubahan atau revisi atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dan usulan untuk merevisi UU 13/2003 tersebut telah berlangsung sejak 2006, dan selalu gagal. Puncaknya kali ini, yang sebenarnya adalah pengulangan untuk mencoba merevisi UU 13/2003 tersebut, hanya saja kali ini usulan perubahan/revisi UU 13/2003, dimasukkan kedalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Akan tetapi usulan revisi dalam RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, beban tanggung-jawab pengusaha berkurang secara drastis bahkan dapat disebut beban tersebut sudah tidak ada lagi. Dan negarapun dalam RUU Cipta Kerja ini tetap tidak hadir. Artinya pemerintah bisa dikatakan tidak menjalankan amanah UUD 1945.

Hal ini, secara singkat dan ringkas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Didalam RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, tidak ada perlindungan negara terhadap pekerja.
2. Filosofi dan prinsip keberlangsungan pendapatan (penghasilan) bagi pekerja tidak ada.
3. Tidak ada sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangan ketenagakerjaan sehingga menumbuhkan kesewenang-wenangan dalam hajat hidup masyarakat luas.

Saat ini mayoritas organisasi serikat pekerja/buruh telah membuat analisa tentang RUU Cipta Kerja yang hasilnya semakin menguatkan argumen penolakan RUU Cipta Kerja.

Meskipun pihak pemerintah berdalih bahwa pembahasan RUU Cipta kerja terus berjalan, namun publik melihat bahwa hingga kini belum terjadi pembahasan yang intens dan mendalam terkait RUU Cipta Kerja. Juga belum melibatkan atau mengakomodasi seluas luasnya pihak serikat pekerja/buruh.

Hal-hal yang lebih mendetail akan kami sampaikan dalam RDPU nanti.

Demikian surat permohonan RDPU ini kami sampaikan, atas diterimanya permohonan RDPU yang sangat penting ini, kami ucapkan terimakasih.

Salam dan hormat kami,

ttd

Arif Minardi, Ketua Umum FSP LEM SPSI
Sudarto, Ketua Umum FSP RTMM SPSI 
Roy Jinto Ferianto, Ketua Umum FSP TSK SPSI 

Aksi unjuk rasa buruh di sekitar Tugu Pahlawan Surabaya (Foto DPD LEM SPSI Jatim)

Aksi massa pekerja di Mojokerto menolak RUU Ciker ( Foto sosmed LEM Moker)

Buruh Sidoarjo bergerak tolak omnibus law (Foto Istimewa)

Aliansi Lintas Federasi SPSI Ingin Bertemu Langsung Presiden Jokowi Minta RDP dengan Baleg DPR

Related Post

Leave a reply