Aliansi Jurnalis Desak ‘Delik Pers’ di RKUHP Dihapus

59 views

Aliansi Jurnalis dan Lembaga Bantuan Hukum menilai ada beberapa pasal dalam RKUHP yang potensial memunculkan kriminalisasi pers atau wartawan.

Aliansi Jurnalis Desak 'Delik Pers' di RKUHP Dihapus

Reaktor.co.id, Jakarta — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk segera disahkan menjadi KUHP baru.

DPR akan mengesahkan RUU KUHP menjadi UU pada 24 September 2019. Pemberlakukan KUHP membutuhkan waktu transisi 3 tahun dan baru efektif berlaku tahun 2022.

Menurut Tim Perumus RKUHP dari pemerintah, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy), masih ada tiga isu yang masih dibahas, yaitu terkait penghinaan terhadap presiden, kejahatan terhadap kesusilaan, dan tindak pidana khusus.

“Kami dan DPR optimistis pertengahan September bisa disahkan di DPR,” ujarnya dilansir Antara.

Kalangan pers menyoroti sejumlah pasal yang berpotensi menjadi “delik pers”, yaitu pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan pers.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah dan DPR agar tak memaksakan pengesahan RKUHP sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir September 2019.

Menurut Ketua Umum AJI, Abdul Manan, ada pasal-pasal di RKUHP yang bertentangan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pasal-pasal itu berpotensi mengkriminalisasi pers.

Ia mencontohkan Pasal 281 RUKHP tentang penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) yang merupakan pemidanaan baru.

“Kami mendesak DPR dan pemerintah mencabut pasal 281 soal penghinaan terhadap pengadilan. Pasal itu dengan mudah bisa dipakai untuk menjerat jurnalis dan media yang selama ini kerap menulis soal putusan sidang dan jalannya peradilan,” katanya dalam keterangan tertulis AJI dikutip gatra.com, Senin (2/9/2019).

“Pasal itu bisa dipakai oleh para penegak hukum yang buruk untuk membungkam media yang menulis berita bernada kritik atas putusannya atau karena mengungkap perilakunya yang tak sesuai kepatutan atau undang-undang,” imbuh Manan.

Dikatakannya, RKUHP memberikan ancaman pidana kepada orang yang dianggap bersikap tidak hormat kepada hakim atau persidangan, serta orang yang dianggap menyerang integritas hakim.

Pasal itu dinilai bisa mengancam jurnalis yang menulis berita tentang persidangan, misalnya dinilai tidak menghormati hakim atau mengkritik tugas hakim.

“Pasal seperti ini menyediakan pasal pidana kepada wartawan yang memang seharusnya menulis hal yang kritis terhadap pengadilan termasuk mempertanyakan integritas hakim,” katanya.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim, menambahkan, ada 10 pasal di RKUHP yang berpotensi menghambat kerja media dan jurnalis dalam kontrol sosial.

Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin. Ia menilai ada upaya membatasi hak wartawan untuk meliput proses persidangan ataupun meliput di dalam ruang sidang.

“Bagi kami tidak ada definisi jelas, apa yang disebut dengan menyerang integritas hakim. Ini yang kemudian akan jadi multitafsir dan ketika itu dianggap oleh majelis hakim menyerang, ini sama dengan pasal-pasal penghinaan, penafsirannya kembali ke individu,” tutur Ade.

Dia mengakui terdapat beberapa ruang dalam persidangan yang harus dijaga independensinya, seperti proses kesaksian. Akan tetapi, selain itu, ruang keterbukaan persidangan disebutnya cukup luas.

“Jadi nanti kalau misalkan muncul tiba-tiba fotonya, rekamannya dan ada karya jurnalistik bisa disengketakan yang dianggap merugikan dengan menggunakan pasal ini,” ucapnya.

Menurut Ade, DPR dan pemerintah menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu.

“Mereka juga menambah pemidanaan baru yang akan berdampak besar bagi jurnalis dan media, yaitu dengan adanya pasal penghinaan terhadap pengadilan,” ujarnya.

Ade menuturkan DPR dan pemerintah harus mengubah soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata.

Mempertahankan pemidanaan soal pencemaran nama baik, mengesankan pemerintah dan DPR tak mengikuti perkembangan internasional yang mendorong penyelesaian semacam itu melalui jalur perdata.

“Itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tak sesuai semangat Pasal 6 UU 40/1999 tentang Pers yang meminta meminta pers berperan kontrol sosial,” jelasnya.

Di sisi lain, Anggota Panita Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Taufiqulhadi, menegaskan, penghinaan terhadap pengadilan dalam RKUHP tidak akan menghambat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Tentu saja kebebasan pers tetap dilindungi. Masalah kebebasan pers tidak boleh terganggu,” katanya.

Dia mengakui Pasal 281 RKUHP dikhawatirkan terjadi kriminalisasi terhadap pers. Panja RKUHP akan memperjelas penjelasan dalam pasal tersebut agar tidak menjadi pasal karet.

“Akan kita perjelas jika masih ada multi tafsir agar tidak menjadi pasal karet,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjut Taufiqulhadi, aturan dalam RKUHP tidak boleh menghambat kebebasan ekspresi atau mengganggu pekerjaan wartawan.

Daftar 10 Pasal di RKUHP yang berpotensi mengkriminalkan jurnalis dan media:

  1. Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden
  2. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah
  3. Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa
  4. Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong
  5. Pasal 263 tentang berita tidak pasti
  6. Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan
  7. Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama
  8. Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara
  9. Pasal 440 tentang pencemaran nama baik
  10. Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Sumber: Tirto

AJI Delik Pers Jurnalis KUHP media RKUHP Wartawan

Related Post

  1. author

    […] Jakarta — DPR siap mengesahkan Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP ). KUHP itu akan menggantikan KUHP warisan penjajah Belanda yang selama ini digunakan di […]

Leave a reply