Aliansi Buruh Yogyakarta Desak Pemerintah Tetapkan UMSK

57 views

Gaji DPR

Reaktor.co.id, Yogyakarta — Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) meminta pemerintah segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

Menurut Sekjen ABY Kirnadi, UMSK diwacanakan dan bergulir sejak beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini UMSK belum juga ditetapkan.

“Sejak digulirkan beberapa tahun lalu, hingga saat ini UMSK belum juga ditetapkan, dan hanya sebatas kajian,” katanya di Sleman, Yogyakarta, diansir Antara, Rabu (16/10/2019).

Menurut Kirnadi, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk menetapkan upah sektoral tersebut. “Dari dulu mulai diwacanakan, hingga saat ini pemerintah hanya menjanjikan saja,” katanya.

Menurutnya, penetapan UMSK sangat memungkinkan. Apalagi sudah ada regulasi dan penelitian. “Sekarang tinggal bagaimana kemauan dari pemerintah,” katanya.

“Selama ini upah uang diterima masih dipukul rata dengan UMP atau UMK. Pekerja yang bekerja di sektor unggulan, tentu akan lebih dihargai. Karena upah yang diterima setara dengan kemampuan atau strata pendidikan yang ditempuh,” katanya.

Kirnadi mengatakan, di DIY ada beberapa sektor yang memungkinkan untuk bisa diterapkan upah sektoral. Baik itu di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Sektor tersebut meliputi industri pengolahan, akomodasi dan makanan, informasi dan komunikasi. Bahkan, “real estate” juga bisa diterapkan upah sektoral.

“Ketika upah minimum sektoral ditetapkan, besaran yang diterima seharusnya lebih tinggi dibanding UMK. Kenaikannya bisa sampai 5 hingga 7 persen,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman Sutiasih mengaku masih mengkaji kemungkinan penetapan upah sektoral, walaupun sejak tahun lalu, wacana ini sudah bergulir. “Perlu ada kajian untuk menentukan sektor mana saja yang bisa diterapkan UMSK,” katanya.

Ia mengaku bulan ini pihaknya baru melakukan kajian untuk penentuan sektor unggulan. “Kajian dilakukan oleh dewan pengupahan dan ahli dari perguruan tinggi,” katanya.

Sutiasih menambahkan karena masih dalam tahap kajian, pihaknya belum bisa memastikan kapan kebijakan ini akan diterapkan. “Termasuk juga dengan sektor yang mendapat prioritas untuk diterapkan UMSK,” katanya.

Saat ini, besaran upah yang diterima buruh di Sleman masih mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan. Besaran tersebut besar kemungkinan juga sama dengan upah yang akan diterima buruh pada 2020, besarannya juga mengacu pada aturan tersebut.

Upah buruh/pekerja di Yogyakarta merupakan terendah di pulau Jawa. Dalam daftar UMP 2019, UMP Yogyakarta terendah, yakni sebesar Rp1.570.922. DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki UMP 2019 yang tinggi, yakni Rp3.940.972.

Tahun lalu, ABY juga mengusulkan formula upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sebagai solusi upah layak buruh. UMSP mengacu pada UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No 7/2013 tentang Upah Minimum.

Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 13/2003 mengatur tentang upah minimum berdasarkan sektor. Dikenal sebagai upah sektoral maupun upah kelompok usaha. Sedangkan pasal 1 Permenakertrans No 7/2013 menjelaskan arti sektoral, yaitu kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLBI).

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, UMSP dan/atau upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan oleh gubernur atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

Sedangkan pasal 11 ayat (3) menggariskan, UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.*

 

Aliansi Buruh UMSK Upah Buruh upah pekerja Yogyakarta

Related Post

Leave a reply