Aktivis HAM: Visi Indonesia, Rakyat Dipaksa Jadi Buruh Para Investor

95 views

“Jokowi seakan memaksa rakyat Indonesia untuk bermanis-manis dengan investor. Dia tidak mengajak kita untuk berproduksi, tapi dia memaksakan kehendaknya untuk kita jadi buruh investor”.

visi indonesia jokowi buruh investor

Reaktor.co.id, Jakarta — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tampil “galak” saat menyampaikan pidato “Visi Indonesia 2019” di Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Saat berbicara soal investasi, Jokowi menegaskan bakal “mengejar dan menghajar” siapa pun pihak-pihak yang menghambat investasi.

“Akan saya kejar, akan saya kontrol akan saya cek dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan kerja seluas luasnya,” tegasnya.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, justru merasa ngeri dengan penyataan Jokowi. Pasalnya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal penegakan hukum dan HAM.

Haris khawatir, demi investasi, ancaman Jokowi jadi lonceng penggerak pelanggaran HAM. Haris juga menilai, pidato Jokowi seakan memaksa rakyat Indonesia untuk bermanis-manis dengan investor dengan kedok kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, rakyat hanya dipaksa jadi buruh-buruh para investor.

“Dia tidak mengajak kita untuk berproduksi, tapi dia memaksakan kehendaknya untuk kita jadi buruh investor,” ucap Haris dikutip CNN Indonesia.

Haris mengaku sedih Jokowi tidak menyinggung soal rakyat yang tanahnya diambil pemodal, petani yang lahannya makin sempit, hingga peternak yang harga jual produknya murah.

“Di mana ruang untuk mereka (rakyat tergusur) dalam pidato (Jokowi)?” ujar Haris.

Hal senada dikemukakan peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar. Jokowi dinilainya banyak mengesampingkan soal HAM dan hukum, hanya demi peningkatan ekonomi.

Di satu sisi Jokowi membangun infrastruktur, mendatangkan modal atas nama kesejahteraan dan pemenuhan hak ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, lanjut Rivan, Jokowi mengesampingkan hak politik dan sosial masyarakat.

“Misalnya, Pada 2016, Polisi menerbitkan SP-3 terhadap 15 perusahaan yang diduga kuat melakukan pembakaran hutan atau kasus pendudukan lahan di berbagai tempat seperti pembangunan bandara di Kulon Progo,” kata Rivan.

Rivan bahkan yakin, pidato Jokowi dengan tema soal investasi dan infrastruktur berpotensi meningkatkan konflik lahan antara si kaya dan si miskin.

“Tak jarang atas nama investasi, bisnis, dan infrastruktur rakyat makin terpinggirkan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika menilai Jokowi abai terhadap ketidakadilan yang selama ini menimpa rakyat.

“Jadi bukan soal yang menghambat akan dihajar. Tidak elok pidato presiden seperti penuh ancaman. Rakyat menolak infrastruktur bukan berarti menolak pembangunan, tetapi ada persoalan ketidakadilan. Sawah-sawah rakyat digusur, dikonversi menjadi non pertanian, puluhan ribu desa dan kampung tumpang tindih dengan konsesi-konsesi,” kata Dewi.

Menurutnya pidato Jokowi kemungkinan besar bakal memicu lebih banyak lagi konflik agraria. Hal itu lantaran konflik agraria kerap kali terjadi karena kemudahan-kemudahan investasi yang disamaratakan.

“Izin-izin yang maladministrasi, manipulatif di lapangan, lalu tutup mata bahwa ada desa, kampung, garapan rakyat telah menimbulkan tumpang tindih dan konflik agraria. Karena dituntut cepat dan memberi keistimewaan pada investor besar,” kata Dewi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, bahkan menilai narasi atau janji yang dibangun Jokowi dalam “Visi Indonesia” masih mengulang-ulang dan cenderung berpihak pada kelompok besar di Indonesia.

Pangi menilai Jokowi terlihat menggebu-gebu membahas investasi yang luas dan tidak menyentuh sama sekali masalah hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi.

“Padahal kegelisahan rakyat yang sekarang timbul karena merasa hukum dan penegakan HAM tidak adil. Membahas investasi luas dan bilang akan menghajar yang menghalangi investasi justru buat curiga,” kata Pangi.

Narasi Jokowi yang akan menghajar siapa pun yang menghambat investasi, justru menimbulkan kecurigaan bahwa Jokowi takut membahas masalah hukum dan HAM, demi membela korporasi besar atau pihak-pihak yang sudah berkontribusi di kampanye pilpres 2019.

“Anggaran kampanye cukup besar dan budaya politik kita tak bisa lepas dari cara transaksional. Buka investasi luas untuk balik modal tidak menutup kemungkinan,” kata Pangi.

Pangi sepakat investasi yang luas bisa menciptakan lapangan kerja yang juga luas. Namun kenyataannya, selama lima tahun periode pertama Jokowi, penciptaan lapangan kerja kurang terlihat. Beberapa BUMN seperti Krakatau Steel juga justru tidak menguntungkan.

Pangi menyoroti pembangunan tol dan infrastruktur Jokowi selama ini yang ternyata tidak menguntungkan perusahaan-perusahaan dalam negeri.

“Jadi Jokowi ini lagi bingung, program dia lima tahun sebelumnya tidak kelihatan. Jadi banyak narasi yang diulang dan justru hilang seperti konsep Maritim dan Revolusi Mental,” kata Pangi. (R1).*

 

HAM Hukum investasi Investor Politik Visi Indonesia

Related Post

Leave a reply