Aksi Keluarga Besar KSPSI Jawa Barat Kepung PTUN dan Gedung Sate

190 views

Sampai saat ini Gubernur Jawa Barat belum menerbitkan SK UMSK, hal ini membuat keresahan kaum buruh khususnya di kab/kota. Karena selama ini upah minimum buruh berdasarkan UMSK, sehingga sebelum adanya SK UMSK Tahun 2020 maka terhitung sejak Januari 2020 sebagaian besar buruh diwilayah tersebut belum menerima kenaikkan upah.

 

Aksi unjuk rasa KSPSI Jawa Barat ( foto istimewa )

Reaktor.co.id – Sederet federasi serikat pekerja yakni FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI yang tergabung dalam Keluarga Besar KSPSI Provinsi Jawa Barat dan SP/SB Provinsi Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa bersama pada Selasa tanggal 28 Juli 2020, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Gedung Sate yang menjadi Kantor Gubernur Jawa Barat.

Dalam aksi unjuk rasa bersama tersebur mengusung beberapa tuntutan yakni :

1. Menolak Gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat.
2. Menuntut pencabutan terhadap huruf D DIKTUM KETUJUH SK UMK Tahun 2020.
3. Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
4. Menuntut segera diterbitkan SK UMSK Kab/Kota Tahun 2020;
5. Menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA)

Dalam siara pers yang diterima Reaktor (27/07), Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengungkapkan alasan buruh Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa bersama sebagai berikut ;

Alasan Penolakan Gugatan APINDO Jawa Barat Pembatalan SK UMK Tahun 2020

Bahwa Pengadilan TUN Bandung harus menolak Gugatan APINDO Jawa Barat dengan tuntutan pembatalan SK UMK Tahun 2020, karena SK UMK Tahun 2020 yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini Gubernur diwajibkan untuk menetapkan Upah Minimum pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, produk hukum Pemerintah Daerah dalam membuat Penetapan yaitu melalui Pergub dan SK, sehingga keinginan APINDO Jawa Barat kembali ke Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping itu gugatan APINDO Jawa Barat tersebut mencerminkan rezim upah murah.

Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto bersama tim aksi memberi keterangan (Foto isitimewa)

Alasan Pencabutan Huruf D Diktum KETUJUH SK UMK Tahun 2020

Bahwa Pengadilan TUN Bandung harus mencabut huruf D Diktum Ketujuh SK UMK Tahun 2020, karena huruf D diktum Ketujuh tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 90 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KEPMEN 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, huruf D.

Diktum Ketujuh memberikan ruang kepada pengusaha untuk membayar upah buruh dibawah UMK Tahun 2020, tanpa harus mengajukan penangguhan sesuai KEPMEN 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum dan penambahan huruf D Diktum Ketujuh dalam SK UMK baru terjadi pada Tahun 2020, tahun-tahun sebelumnya huruf D Diktum Ketujuh tidak pernah ada dalam SK UMK.

Alasan Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja 

Bahwa korupsi merupakan penghambat investasi yang utama di Indonesia sebagaimana hasil survei Word Economic Forum (WEF) kepada pelaku bisnis, bukan masalah ketenagakerjaan.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang lebih popular dikalangan buruh dengan sebutan RUU “Cilaka” eksistensinya hanya kepentingan kaum pemodal dengan mengorbankan pekerja/buruh, bukan untuk mensejaterahkan buruh akan tetapi akan memiskinkan kaum buruh secara sistimatis dengan mendegradasi hak-hak buruh untuk kepentingan para kapiltalis, menyerahkan persoalan hubungan industrial hak dan kewajiban buruh dan pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal).

Omnibus law esensisnya menghilangkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam memberikan perlindungan, penghidupan yang layak, penghasilan yang layak, RUU Cilaka ini juga memberikan setralisasi kekuasaan kepada Pemerintah Pusat yang pada akhirnya menghapus kewenangan otonomi daerah yang merupakan salah satu tujuan reformasi.

Omnibus law RUU Cilaka bisa menghilangkan kepastian pekerjaan, kepastian penghasilan dan kepastian jaminan sosial bagi pekerja/buruh beberapa hak-hak fundamental buruh yang di hapus/dihilangkan dalam RUU itu.

RUU Cilaka memberikan karpet merah untuk tenaga kerja asing (TKA) dan menghilangkan kewajiban IMTA ( Ijin Mengunakan Tenaga Kerja Asing), sehingga TKA sangat leluasa membanjiri Indonesia.

RUU Cilaka ini akan membuat kaum buruh menjadi karyawan PKWT/Kontrak dan Outsoursing seumur hidup. Juga menghapus batasan waktu dan jenis pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja kontrak dan outsoursing yang artinya semua jenis pekerjaan dan jabatan boleh menggunakan sistem kontrak dan outsoursing tanpa ada batasan waktu bisa seumur hidup,

RUU Cilaka ini akan menghapus UMK, UMSK dan akan melegalkan upah padat karya, upah perjam, upah borongan. Juga akan menghapus hak-hak cuti Buruh, menghapus hak cuti haid, gugur kandungan, cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah, cuti menikah, cuti menikahkan anak, cuti mengkhitankan anak/membatiskan anak, cuti menjalankan tugas negara, cuti menjalankan tugas serikat pekerja.

RUU Cilaka ini akan memberikan kemudahan pengusaha melakukan PHK dan mengurangi pesangon serta menghapus uang penggantian hak. Bahwa konsep yang dianut dalam RUU Cilaka ini adalah konsep mudah merekrut dan mudah memecat karyawan (easy hiring, easy firing).

RUU Cilaka ini juga akan menghapus sanksi pidana ketenagakerjaan. Menghapus sanksi pidana terhadap pengusaha yang melanggar hak-hak normatif buruh. RUU juga menghapus jaminan sosial terhadap semua buruh yang berstatus karyawan kontrak dan outsoursing. Dan masih sederet pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang sangat merugikan kaum buruh.

Alasan Tuntutan Penerbitan SK UMSK Tahun 2020

Bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah beberapa kali melakukan Rapat Pleno membahas Rekomendasi usulan UMSK Tahun 2020 Kota Depok, Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi, dan telah dibuatkan Berita Acara oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat untuk diterbitkan SK UMSK Tahun 2020 Kab/Kota tersebut.

Namun sampai saat ini Gubernur Jawa Barat tidak juga menerbitkan SK UMSK hal ini membuat keresahan kaum buruh khususnya di kab/kota tersebut karena selama ini upah minimum buruhnya berdasarkan UMSK, sehingga sebelum adanya SK UMSK Tahun 2020 maka terhitung sejak Januari 2020 sebagaian besar buruh diwilayah tersebut belum menerima kenaikkan upah.

Tidak ada alasan bagi Gubernur Jawa Barat tidak menerbitkan SK UMSK karena pada dasarnya usulan UMSK Kab/Kota tersebut pada umumnya didasarkan pada kesepakatan Serikat Pekerja/Buruh dengan Apindo di Kab/Kota dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Penokan UU TAPERA

Bahwa UU Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sangat memberatkan kaum pekerja/buruh dengan beban iuran 2,5 % dari upah buruh dan beban pengusaha hanya 0,5 %.

Disamping itu selama ini untuk perumahan buruh telah dicover dalam program B.P. Jamsostek melalui Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) yang selama ini sudah berjalan bahkan ada program pinjaman renovasi rumah bagi buruh di program B.P. Jamsostek.

Yang mana buruh tidak dipotong iuran perumahan oleh B. P. Jamsostek, sedangkan dalam UU TAPERA setiap pekerja/buruh upahnya wajib dipotong iuran 2,5% sedangkan program perumahaan hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang belum punya rumah, sedangkan buruh yang sudah punya rumah program perumahan tidak berlaku tetapi iuran wajib dipotong 2,5 % sehingga tidak semua buruh dapat menikamati programnya.

Pemerintah hanya mengumpulkan uang buruh yang dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA, sehingga buruh tidak membutuhkan UU TAPERA, potongan terhadap upah buruh sudah terlalu banyak antara lain potongan JHT (Jaminan Hari Tua), Potongan PPH21, potongan BPJS Kesehatan, potongan Jaminan Pensiun (JP), dll, Pemerintah jangan bisanya membebani dan mengorbankan buruh saja.

Pemerintah harusnya mensejaterahkan rakyatnya bukan malah sebaliknya; saat pembahasan UU TAPERA buruh tidak pernah dilibatkan, UU TAPERA tidak ada keterwakilan baik dari pekerja maupun pengusaha sebagai pengawasan seperti BPJS, sehingga pengeloaannya tidak akan terkontro atau terawasi baik oleh pekerja maupun pengusaha. (*)

Nara hubung Aksi Unjuk Rasa KSPSI Jabar 28 Juli 2020 :
MUHAMAD SIDARTA
Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat
Contact Person HP : 0857 1007 6059.

Aksi Keluarga Besar KSPSI Jawa Barat Kepung PTUN dan Gedung Sate

Related Post

Leave a reply