Aksi Gejayan : Gagalkan Omnibus Law dan Serukan Mogok Nasional

249 views

Reaktor.co.id- Jalan Gejayan atau Jalan Affandi di Simpang Tiga Gejayan, Yogyakarta, kembali menjadi lokasi aksi massa pada Senin (9/3/2020). Aksi dengan tajuk #GejayanMemanggilLagi tersebut mengusung agenda menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam aksi yang diikuti ribuan mahasiswa serta masyarakat dari berbagai elemen itu mereka menolak omnibus law yang dinilai sederet pasal-pasalnya merugikan masyarakat luas.

Ironisnya Menko Polhukam Mahfud Md justru menganggap remeh aksi massa itu. Diapun angkat bicara terkait aksi massa tersebut.

Mahfud, yang mengaku pada aksi Gejayan pertama dirinya masih berada di Yogyakarta dan ada di tengah arus massa, berujar aksi unjuk rasa hari ini di Gejayan adalah bagian dari penyampaian aspirasi publik ke pemerintah.

“Soal Gejayan itu menurut saya itu bagian dari aspirasi. Di Gejayan pertama, saya kan masih di Jogja juga nonton dan ada di tengah arus (massa). Bagi saya tidak apa-apa juga,” kata Mahfud ditemui di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020) dikutip detikcom.

Mahfud juga mengingatkan bahwa sistem pemerintahan yang terjadi saat ini di Indonesia, salah satunya, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti di Gejayan. Untuk itu, lanjut Mahfud, dia mengatakan peristiwa hari ini di Gejayan sebagai hal yang biasa saja.

“Oleh sebab itu, peristiwa di Gejayan itu peristiwa yang biasa saja, tidak ada yang luar biasa,” katanya.
“Silakan mau demo, unjuk rasa, dialog dengan pemerintah, itu satu hal yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi bagi saya itu bagus-bagus saja, tidak apa-apa,” sambung Mahfud.

Seperti diketahui, ada enam tuntutan utama yang menjadi dasar dalam aksi #GejayanMemanggilLagi di simpang tiga Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yang paling utama yakni menolak RUU Cipta Kerja yang dianggap sangat merugikan rakyat luas.

Isi tuntutan :

1. Gagalkan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara dan RUU Kefarmasian).
2. Dukung pengesahan RUU P-KS dan Tolak RUU Ketahanan Keluarga.
3. Memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara yang mendukung pengesahan Omnibus Law.
4. Mendukung penuh mogok nasional dan menyerukan kepada seluruh element rakyat.
5. Lawan tindakan represif aparat dan ormas reaksioner.
6. Rebut kedaulatan rakyat, bangun demokrasi sejati.

Gejayan gagalkan omnibus law

Related Post

Leave a reply