AJI-IJTI: Polisi yang Intimidasi Wartawan Peliput Demo Buruh Harus Dipidana

498 views

Intimidasi dan kekerasan polisi terhadap wartawan melanggar UU Pers dan Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017. Menghalangi kerja wartawan diancam pidana penjara dua tahun dan denda Rp500 juta.

Polisi Arogan

Reaktor.co.id, Jakarta — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mendesak pihak berwenang mengusut tuntas oknu polisi yang mengintimidasi wartawan peliput aksi demonstrasi buruh.

Saat meliput aksi demo buruh di kawasan Gedung DPD/MPR Senayang, Jakarta, Jumat (16/8/2019), setidaknya enam wartawan mengalami intimidasi dan kekerasan dari aparat kepolisian, mulai penghapusan paksa foto dan video hingga pemukulan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Asnil Bambani, menegaskan tindakan polisi itu melanggar UU Pers dan Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri.

“AJI Jakarta mendesak aparat kepolisian menghentikan intimidasi dan kekerasan tersebut karena jelas-jelas melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Asnil dalam siaran persnya, Sabtu (17/8/2019).

AJI Jakarta menilai, tindakan melanggar hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bukan hanya mencederai kebebasan pers, tapi juga mempermalukan institusi Polri di hadapan publik.

Merujuk pada regulasi yang ada, wartawan yang tengan menjalankan profesinya dilindungi undang-undang, yakni UU No. 40/1999 tentang Pers. Siapa pun yang melakukan kekerasan kepada wartawan dapat dituntut dengan hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda sampai Rp 500 juta.

“Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Merujuk pada KUHP dan Pasal 18 UU Pers, pelaku kekerasan terancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta,” jelas Asnil.

Ditambahan, kekerasan oleh aparat kepolisian kepada jurnalis juga bertentangan dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017.

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan, para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

AJI Jakarta meminta agar Polri melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus itu secara serius serta menangkap pelaku hingga diadili agar mendapat hukuman seberat-beratnya, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali.

Kasus kekerasan Polri terhadap jurnalis hingga saat ini belum ada satu kasus pun selesai di meja hijau.

“Kami mendesak aparat kepolisian menghentikan kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis serta mengusut tuntas kasus ini,” tegasnya.

AJI Jakarta juga meminta para pemimpin redaksi secara aktif melaporkan kasus kekerasan yang dialami jurnalisnya ke pihak kepolisian.

“Kami meminta para pemimpin masing-masing media untuk melaporkan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis tersebut ke Propam Mabes Polri terkait pelanggaran etik dan ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum,” imbuhnya.

Desakan AJI ditegaskan Komite Keselamatan Jurnalis melalui juru bicaranya, Sasmito Madrim, yang mendesak Kapolri Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono untuk menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan terhadap sejumlah wartawan.

“Kekerasan tersebut bukan saja merugikan kebebasan pers, namun juga merusak citra Polri sebagai pengayom masyarakat,” kata Sasmito melalui keterangan tertulis, Sabtu, 17 Agustus 2019, dikutip Tempo.

Sasmito menilai, Dewan Pers dan Polri harus segera melakukan MoU ihwal perlindungan kemerdekaan pers, minimal satu kali dalam setahun.

“Ini untuk mencegah keterulangan kasus kekerasan. Selain itu, perusahaan pers yang jurnalisnya menjadi korban, harus ikut aktif menangani perkara ini,” kata dia.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan mendalami dugaan tersebut.

“Dicek dulu, itu polisi atau bukan. Polisi dari mana? Tahu dari mana itu polisi? Apa betul pakai seragam polisi?” kata dia menyangsikan AJI Jakarta.

Pernyataan Sikap IJTI

Kecaman juga dikemukakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Atas persitiwa tersebut, IJTI mengecam keras tindakan oknum personel kepolisian.  ITJI menilai, aksi represif polisi melanggar undang-undang.

“Pasalnya jelas tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan, dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum,” ujar Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/9/2019).

Yadi ingin pelaku tindak kekerasan dijerat pasal pidana yang merujuk pada KUHP, serta Pasal 18 UU Pers, dengan ancaman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta

“Tindakan oknum personel polisi yang mengintimidasi serta penghapusan video dan foto yang diambil oleh awak media masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. IJTI meminta agar para oknum personel polisi segera ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Menanggapi tindak kekerasan tersebut IJTI menyatakan sikap sebagai berikut :

1. IJTI mengecam keras intimidasi terhadap para jurnalis yang dilakukan oleh oknum personel polisi

2. Kekerasan terhadap jurnalis yang tengah bertugas adalah ancaman nyata bagi kebebasan pers dan demokrasi yang tengah tumbuh di tanah air

3. Mendesak aparat kepolisian menindak para oknum personel polisi yang melakukan intimidasi kepada para jurnalis saat meliput elemen buruh yang akan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mengingat kerja jurnalis dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang.

4. Aparat polisi sudah sewajibnya menjaga dan memberikan rasa aman terhadap para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya

5. Meminta kepada Kapolri agar memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh anggota polri hingga level paling bawah agar memahami tugas-tugas jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang

6. Meminta semua pihak agar tidak melakukan intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis yang tengah bertugas.

7. Mengingatkan kepada seluruh jurnalis di Indonesia agar selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya. Fungsi pers adalah menyuarakan kebenaran serta berpihak pada kepentingan orang banyak.

Kronologi

Diberitakan sebelumnya, jurnalis dari viva.co.id, antaranews.com, Jawa Pos, Bisnis Indonesia, SCTV, dan iNews yang tengah meliput aksi buruh yang akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2019), diintimidasi polisi.

Aksi kekerasan polisi terhadap jurnalis bermula saat para wartawan mengambil video sejumlah pengunjuk rasa dari elemen buruh yang diamankan personel kepolisian, di depan kantor TVRI.

Kontributor SCTV/Indosiar Abdul Haris didorong oleh oknum anggota polisi sehingga handphone-nya terpental. Jurnalis viva Syaefullah juga ditekan seorang anggota polisi agar menghapus video atau foto. Jika tidak, maka diancam akan dibawa ke mobil.

Korban lainnya, jurnalis foto Bisnis Indonesia, Nurul Hidayat, dipaksa menghapus foto hasil jepretannya. Menurutnya, pelaku mengenakan pakaian bebas serba hitam, berambut agak panjang, dan ada tindikan di kuping.

Fotografer Jawa Pos, Miftahulhayat, juga terpaksa menghapus foto di bawah intimidasi polisi. Dia diancam akan dibawa polisi bersama para demonstran yang diangkut ke mobil.

Reporter Inews, Armalina, dan dua kameramen juga mengalami intimidasi oleh oknum aparat berbaju putih. Salah seorang petugas bahkan berteriak, “Jangan mentang-mentang kalian wartawan ya!”

Kekerasan Polisi terhadap Massa Buruh Juga Dikecam

Pengadangan polisi terhadap massa buruh yang hendak berunjuk rasa di Senayang juga dikecam, termasuk dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam siaran persnya menyatakan, KPA mengecaman aksi represif anggota Polri terhadap elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) di kawasan Senayan, Jakarta.

Apalagi dalam kasus penghadangan aksi tersebut, Polri juga kedapatan melakukan aksi intimidatif terhadap awak media yang tengah meliput.

“Sebagai bagian dari koalisi Gebrak, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan mengecam keras tindakan represif polisi dan TNI terhadap kaum buruh dan jurnalis saat melakukan peliputan aksi,” kata Dewi dalam siaran persnya, Jumat (16/8/2019).

Sikap represif dari aparat Polri itu dinilai merupakan preseden buruk dan harus mendapatkan penyikapan yang tegas dari pemerintah pusat.

“Pemerintah wajib menindak tegas tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan aparat keamanan,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa buruh hendak menyampaikan penolakan terhadap revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Revisi UU Ketenagakerjaan dinilai  hanya memandang masukan dari pihak pengusaha dan tidak mengakomodasi suara kaum buruh.

Massa buruh batal menggelar aksi demo karena dihalangi aparat keamanan. Bahkan, sejumlah buruh ditangkap dan dipukul.

“Aparat sudah berbuat sewenang-wenang kepada rakyat yang ingin menyuarakan pendapatnya. Kami meminta aparat segera melepaskan peserta aksi dari serikat buruh dan berhenti melakukan tindakan represif terhadap rakyat,” kata Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh, Akbar Rewako, dilansir suara.com.

Sejumlah peserta aksi dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama-Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) bahkan ditelanjangi oleh aparat keamanan.

Pengurus Konfederasi Serikat Nasional, Supinah, menyebutkan, aparat juga menghalau peserta aksi yang hendak Shalat Jumat. Bahkan, mereka juga kembali mendapatkan kekerasan dan penangkapan ketika di masjid.

“Anggota kami ada yang ditonjok oleh Paspampres. Kami diminta untuk kumpul di suatu tempat dan beberapa anggota kami dibawa oleh aparat,” ungkapnya.*

 

Aksi Demonstrasi Demo Buruh Kekerasan Polisi Kekerasan terhadap Wartawan Polisi Intimidasi

Related Post

Leave a reply