Afiliasi Industri ALL Konsolidasi Terkait Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan

174 views

Diskusi dan konsolidasi afiliasi Industri ALL  terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berlangsung pada 1 Oktober 2019. Dalam kegiatan tersebut Industri ALL mendengarkan paparan dan pokok-pokok kebijakan organisasi dari Gekanas, KSPI, KSBI dan KPBI.

Diskusi dan konsolidasi afiliasi Industri ALL  (Foto A Jazuli )

Reaktor.co.id – Diskusi dipimpin oleh Ketua Industri ALL Indonesia Council Iwan Kusmawan dan Sekretaris Indah Saptorini.

Industri ALL Global Union adalah federasi serikat global, yang didirikan di Kopenhagen pada 19 Juni 2012. Lokasi kantor pusat di Jenewa, Swiss. IndustriALL Global Union mewakili pekerja 140 negara, bekerja lintas rantai pasokan di sektor pertambangan, energi, dan manufaktur di tingkat global.

Afiliasi Industri ALL yang turut hadir dalam diskusi dan konsolidasi antara lain : FKIKES, FARKES, REFORMASI, KPBI, FSPMI, ISI KSPI, KEP KSPI, LOMENIK KSBSI, dan GEKANAS

Selama ini Industri ALL aktif memperjuangkan nasib buruh, antara lain setiap tanggal 7 Oktober menggaungkan sebagai hari kerja layak sedunia. Seperti yang selama ini ditekankan oleh Iwan Kusmawan, Ketua IndustriALL Indonesia Council yang juga Ketua Umum DPP SPN.

Adapun pokok-pokok kebijakan organisasi yang mengemuka dalam diskusi adalah :

Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) disampaikan oleh Arif Minardi :

1. Gekanas menolak revisi UU No.13/2003 dan kajian yang dilakukan tim Gekanas tidak untuk membuat draft sandingan, karena begitu draft sandingan kita buat berarti sama saja dengan setuju revisi UU. Gekanas bersikukuh bahwa UU Ketenagakerjaan saat ini dianggap cukup baik untuk tetap dipertahankan.

2. Alasan kuat menolak adalah karena prosedur hukum yg tidak dijalankan pemerintah dalam menyusun draft revisi UU No.13 karena LKS Tripartit yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam pembahasannya. Padahal sangat jelas hal tesebut di ataur dalam pasal 1 UU No.13 tentang definisi tugas LKS Tripartit. LkS belum menghasilkan kajian/analisa UU No. 13.

3. Kalau LKS Tripartit dianggap Pemerintah tidak legitimasi, maka pemerintah bisa melakukan musyawah elemen-elemen buruh yang dianggap memeiliki keterwakilan buruh yang absah.

4. Selain itu, amanah UUD 45 dan Pancasila segala keputusan dilakukan melalui musyawarah. Sehingga apabila pemerintah tidak melakukan kajian perubahan UU Nomor 13 dengaan tidak melibatkan LKS Tripartit, maka pemerintah melanggar UUD 45, yang dapat mengakibatkan impeachment, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) disampaikan oleh M.Jamsari

1. Menyatakan menolak revisi UU No.13 dengan melakukan aksi di 10 provinsi, dan tidak akan membuat draft sandingan.

2. Memahami eskalasi kekuatan Legislatif yg akan membahas UU, dimana koalisi pendukung pemerintah di legislatif mayoritas.

3. Tidak dilakukan pembahasan di LKs Tripartit

4. Pokok draft revisi yang harus dibantah adalah :
– Fleksibilitas pasar
– Bahwa produktifitas tenaga kerja Indonesia rendah adalah penghinaan.

5. Organisasi SP harus bersatu dalam gerakan maupun pemikiran untuk melawan revisi UU No.13

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) disampaikan oleh Eduar :

1. Perubahan itu sebuah keniscayaan, hanya saja perubahan itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, jangan takut dengan perubahan. Namun sampai saat ini belum ada draft resmi dari pemerintah, sehingga KSBSI belum membuat draft perubahan revisi UU No.13

2. Mencari alternatif pengelolaan pesangon agar tidak memberatkan perusahaan tapi juga tidak merugikan pekerja

3. Buruh harus bersatu untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) disampaikan oleh Kholidi :

1. Menolak Revisi UU No.13
2. Menolak rencana penghilangan/pengurangan hak pesangon
3. Menolak fleksibilitas kerja, pekerja kontrak, pekerja outsourching dan pemagangan.
4. Menolak rencana kenaikan upah 2 tahun sekali dan menolak upah padat karya
5. Menolak Tenaga Kerja Asing dalam pekerjaan produksi
6. Menolak rencana penambahan waktu dari 1minggu menjadi 1 bulan, untuk pemberitahun mogok kerja.
7. Menolak pengurangan manfaat jaminan sosial dan penambahan jam kerja

Menumbangkan Jargon Fleksibilitas

Teori dari barat tekait Labor Market Flexybility (LMF) atau fleksibilitas pasar tenaga kerja muncul karena penemuan teknologi baru dan/atau tata cara pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Fleksibilisasi tenaga kerja berarti upaya penyesuaian tenaga kerja terhadap permintaan dan fluktuasi pasar. Rezim di Indonesia saat ini menganggap fleksibilisasi diyakini dapat menarik investasi, mengatasi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, meratakan upah pekerja informal dan formal.

Rezim Jokowi memang belum memberikan alasan tertulis kepada pihak SP/SB terkait dengan maksud revisi UUK. Namun pihak SP/SB sudah menginventarisir pasal-pasal UUK yang mungkin bakal direvisi berdasarkan bocoran dari pihak pengusaha, perguruan tinggi, maupun dari media massa.

Salah satu jargon yang dipakai oleh rezim Jokowi untuk merevisi adalah terkait fleksibilitas pasar tenaga kerja.
Menurut kalangan organisasi pekerja jargon atau skema fleksibilisasi sudah lama telah dipropagandakan oleh lembaga multinasional seperti Lembaga Keuangan Dunia (IMF/International Monetary Fund) dan Bank Dunia (WB/World Bank), para akademisi, dan bahkan, oleh masyarakat sipil dari LSM (NGO/Non-Governmental Organisation).

Sejatinya, Indonesia pun telah mengadopsi skema fleksibilisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dengan porsi yang semestinya atau dengan kewajaran. Porsi tersebut secara sepihak kini ingin ditambahkan oleh pihak pengusaha investor, tidak peduli meskipun harus merugikan kehidupan dan kepentingan pekerja.

Begitu juga, dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 Bab 23 tentang Perbaikan iklim Ketenagakerjaan, yang menyebutkan :
Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan ;
1. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekruitmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini, Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan.
4. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.
5. Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal.
6. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja. (Akhmad Jazuli/ Totoksis).*

fleksibiltas pasar Indsutri ALL

Related Post

Leave a reply