Ada Mafia Pemalsuan Beras di Program Bantuan Pangan Non Tunai

95 views

Perum Bulog mengendus praktik jahat mafia pemalsuan beras miskin (Raskin) yang disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sekitar Rp 5 triliun anggaran BPNT diselewengkan dengan modus operandi demikian. 

Dirut Perum Bulog, Budi Waseso bersama jajaran menjelaskan adanya mafia beras di program BPNT (Foto: Bisnis)

 

Reaktor.co.id – Budi Waseso meradang. Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) (Persero) itu sangat gusar menemukan praktik ilegal di balik penyaluran beras miskin (Raskin) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Praktik yang dilakukan mafia beras itu itu tak hanya menjatuhkan kredibiltas Perum Bulog namun juga merugikan masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT.

Pihak Bulog menerangkan, praktik illegal itu dilakukan oleh mafia dengan modus merekayasa/memalsukan beras yang dijual di e-warong, gerai penukaran kupon (voucher) BPNT.

“Tim saya di lapangan menemukan di beberapa tempat, beras medium dikemas menggunakan karung atau kemasan bertuliskan beras premium. Namun kemasannya itu palsu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat penerima BPNT percaya, beras itu premium,” ungkap pria yang akrab dipanggil Buwas itu, dalam konferensi pers di Gedung Bulog, Jakarta, pada Senin (23 September 2019).

Praktik itu menjadikan hak KPM menjadi tersunat sebab mereka harus menebus beras medium itu dengan harga setara beras premium. Tentunya, lanjut Buwas, tujuan pemerintah membantu masyarakat miskin tak tepat sasaran.

“Kalau KPM beli beras medium asli, dengan harga sesuai harga asli beras medium mereka bisa mendapatkan sekitar 10 kilogram per bulannya. Namun karena berasnya dipalsukan seakan-akan premium dan harganya menjadi setara beras premium, KPM akhirnya hanya dapat mendapatkan 7 kilogram beras,” bebernya lagi.

Tak hanya itu, pihaknya menemukan fakta di lapangan, adanya pemaksaan kepada KPM untuk membeli beras yang bukan dipasok dari Bulog. KPM yang ingin membeli beras Bulog diancam oleh beberapa oknum bakal dicoret dari daftar penerima BPNT.

Pihak Bulog bakal menyerahkan hasil temuan itu kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk ditindaklanjuti. Setidaknya, telah ditemukan 300 bukti praktik ilegal pelaksanaan BPNT dimaksud. Buwas mengaku, tidak menutup kemungkinan praktik illegal itu didalangi oleh oknum pejabat, atau bahkan oleh oknum dari Bulog sendiri.

“Kalau memang ditemukan ada permainan dari anggota Bulog, saya akan serahkan mereka ke pihak berwajib. Bahkan kami juga akan pecat oknum tersebut apabila terbukti,” tandasnya.

Anggaran BPNT Diselewengkan Rp 5 Triliun Per Tahun

Dari praktik ilegal itu, kata Buwas, para pelaku telah mengkorupsi sekitar 25% dari total anggaran BPNT yang dialokasikan Pemerintah. Untuk anggaran tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan anggaran BPNT sebesar Rp 20,1 triliun. Itu artinya, mafia ini telah menyelewengkan anggaran BPNT sekitar Rp 5 triliun, yang seharusnya disalurkan melalui Raskin kepada KPM, penerima BPNT.

“Jadi kurang lebih yang dimainkan setiap tahun ada Rp 5 triliun lebih, hampir sepertiga itu dimainkan. Apalagi Pak Presiden akan menambah Rp 60 triliun (anggaran BPNT). Kita bisa bayangkan uang yang akan dikorupsi,” ucap Buwas .

Uang yang dikorupsi itu merupakan akumulasi dari margin keuntungan hasil manipulasi kemasan beras untuk program BPNT. Menurut Buwas, kejahatan korupsi dengan modus demikian tidak bisa dibiarkan terus-menerus.

“Munculnya preman-preman yang memaksa saudara-saudara kita penerima BPNT untuk menerima beras jelek dengan ancaman. Kalau tidak menerima akan dicoret dari daftar KPM. Itu norak, ketahuan banget,” Budi Waseso menambahkan.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan jumlah penerima BPNT bisa meningkat menjadi 15,6 juta PKM tahun 2019, dari 10,2 juta PKM pada 2018. Total anggaran yang disiapkan Rp 20,1 triliun untuk 2019.  (AF)*

bantuan pangan non tunai beras premium BPNT budi waseso buwas mafia beras perum bulog

Related Post

Leave a reply