130.000 Pekerja di Jawa Barat Terancam PHK, Pemprov Konsultasi ke ILO

321 views
PHK

Ilustrasi Korban PHK (123rf)

Reaktor.co.id, Bandung — Puluhan pabrik di wilayah Jawa Barat terancam bangkrut dan tutup. Akibatnya, di dua kabupaten saja, sekitar 130 ribuan pekerja dapat kehilangan pekerjaan atau menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Mohammad Ade Afriandi. Menurutny, sepanjang 2015 hingga 2018, relokasi dan penutupan perusahaan padat karya tertinggi terjadi di Kabupaten Karawang dan Bekasi.

“Sehingga di dua kabupaten ini pada saat ini hampir tidak terdapat pabrik garmen dan produk tekstil yang sebenarnya merupakan penyerap tenaga kerja berketerampilan rendah,” katanya dikutip bisnis.com, Senin (29/7/2019).

Ade mengemukakan, ancaman penutupan pabrik dan relokasi pada saat ini terjadi terutama di Kabupaten Bogor, Subang, Purwakarta, Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

“Di Kabupaten Bogor, jumlah pabrik yang terancam sejumlah 54 pabrik meliputi 64 ribu pekerja, di Subang terdapat 31 pabrik garmen, 5 pabrik telah tutup awal tahun 2019, meliputi 70 ribu pekerja,” tuturnya.

“Setidaknya 130 ribuan pekerja dapat kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat, hanya di dua kabupaten saja. Inilah yang saya maksud dengan dilematika upah minimum di Jawa Barat. Di satu sisi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, di sisi lain telah mengancam eksistensi industri, terutama industri manufaktur padat karya,” paparnya.

Gandeng ILO

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan pihak pengusaha menuding tingginya upah minimum sebagai salah satu faktor terancam tutupnya sejumlah pabrik di Jabar.

Pemprov Jabar pun menggandeng International Labour Organization (ILO) guna membahas rekomendasi reformasi sistem pengupahan di Jawa Barat.

Usai rapat dengan pihak ILO, Apindo Jabar, dan elemen organisasi buruh dan perwakilan 27 kepala daerah, Senin (29/7/2019), Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihak ILO akan memberikan rekomendasi dan pandangan terkait tantangan di bidang pengupahan di Indonesia yang terbilang “unik”.

“Hasil ILO ini akan memberi usulan sistem pengupahan yang lebih baik menurut standar internasional rasa keadilan sehingga bisa menjaga kualitas ekonomi Jabar, jangan sampai terkorbankan, buruhnya ikut sejahtera, investasi juga tidak ada yang pergi. Analisanya khusus Jabar,” katanya dikutip laman Pikiran Rakyat.

Menurut Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil, ILO menilai sistem desentralisasi pengupahan di Jabar kurang akurat. Berdasarkan data di lapangan, cukup banyak investor pindah dari Jabar.

“Tadi harus diakui, ada seratusan lebih pabrik yang tutup di Jabar kemudian ada yang pindah, juga totalnya 140 (pabrik),” ujar Emil.

Disebutkannya, investor yang kabur dari provinsi Jabar tersebut terbagi dua, yaitu ada yang pindah ke provinsi dan ke luar negeri. Mayoritas, terpkait pemindahan pabrik itu berkaitan dengan beban upah buruh di Jabar yang cukup tinggi.

“Yang pindah terbagi dua ada yang ke provinsi lain ada yang ke luar negeri. Hampir semua alasan penutupan itu berkaitan dengan upah yang tinggi,” jelasnya.

Dikemukakan Emil, sorotan ILO tersebut mengarah pada sistem pengupahan di Jabar yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kondisi itu berimbas pada ketimpangan upah antar daerah begitu mencolok.

Karena itu, dia mengatakan ada usulan dari ILO agar sistem pengupahan yang berlaku saat ini diubah. Dengan begitu, tidak kembali ada permasalahan investor atau industri yang berada di Jabar terbebani tingginya upah buruh.

“Contoh (upah) di Pangandaran Rp1,6 juta dengan Karawang yang Rp4,2 juta itu bisa Rp2,5 juta bedanya. ILO akan memberi usulan sistem pengupahan yang lebih baik menurut standar internasional agar ada rasa keadilan, buruhnya ikut sejahtera, investasi juga tidak ada yang pergi,” jelas Emil.

Emil menjelaskan, pihaknya harus merumuskan terlebih dulu untuk memperbarui sistem pengupahan tersebut. Di antaranya juga mengatur pengelompokan industri yang nantinya dikombinasikan dengan kebutuhan hidup laik di daerah masing-masing.

“Nanti kombinasi masukan standar hidup di daerah dan tema provinsinya itu akan mengakibatkan jenis usahanya lebih merata. Misalkan Jabar fokus di manufaktur, Jateng di tekstil atau apa itu masukan ke pusat. Karena keragaman industri mengakibatkan keragaman upah sehingga jomplangnya nggak pernah selesai,” pungkasnya.

UMK Jabar

Upah minimum di Jawa Barat Rp1,6 juta, tetapi terdapat sejumlah daerah yang memiliki upah minimum tinggi, seperti di Kabupaten Bekasi (Rp4,1 juta), Kota Bandung (Rp3,3 juta), Kabupaten Bogor (Rp3,7 juta), Kebupaten Bandung (Rp2,8 juta), Kabupaten Bandung Barat (Rp2,89 juta), Kabupaten Sumedang (Rp2,89 juta), Kota Cimahi (Rp2,89 juta), Kota Depok (Rp3,8 juta), Kota Bogor (Rp3,8 juta), Kabupaten Sukabumi (Rp2,79 juta), Kota Bekasi (Rp4,2 juta), Kabupaten Purwakarta (Rp3,70 juta), Kabupaten Subang (Rp2,7 juta), dan tertinggi Kabupaten Karawang (Rp4,2 juta).*

 

Pabrik Jabar PHK Upah Buruh upah pekerja

Related Post

  1. author

    […] selama ini tidak kondusif bagi investasi. Lebih lanjut ada nuansa menyebar ketakutan bahwa sekitar 130 ribuan pekerja di Jabar bakal kehilangan pekerjaan atau menjadi korban pemutusan hubungan kerja […]

Leave a reply